Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Kasongan telah mempersiapkan sarana dan prasaran pendukung untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi Penyandang Disabilitas.
Area Parkir Khusus Penyandang Disabilitas
|
Area Drop Zone Khusus Penyandang Disabilitas
|
Penyediaan Jalur bagi Penyandang Disabilitas dengan Guiding Block
|
Ruang Sidang yang Ramah bagi Penyandang Disabilitas
|
Penyediaan Kursi Roda dan Tongkat Kruk |
Kompensasi Pelayanan pada PTSP
Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor : 81/KPN/SK.HM1/I/2024
Pengadilan Negeri Kasongan telah memaklumatkan Standar Pelayanan
Maklumat Layanan Informasi Publik
DOKUMEN TERKAIT STANDAR PELAYANAN
1. Pelayanan Kepaniteraan Pidana |
|
2. Pelayanan Kepaniteraan Perdata |
|
3. Pelayanan Kepaniteraan Hukum |
Brosur Pelayanan Pidana |
Brosur Pelayanan Perdata |
Brosur Pelayanan Hukum |
||
Aplikasi E-Court |
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
Aplikasi Eraterang |
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Kasongan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Kasongan
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Silakan Klik Informasi Perkara Banding di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
Syarat & Tata Cara
Pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Selengkapnya |
Prosedur Pelayanan
Permintaan Informasi Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan Selengkapnya |
Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tak Mampu Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Selengkapnya |