Public Campaign Pada Pengadilan Negeri Kasongan
Kasongan, 6 Februari 2026. Pengadilan Negeri Kasongan melaksanakan kegiatan Public Campaign Zona Integritas bersama dengan aksi sosial berbagi takjil kepada masyarakat.





Kasongan, 6 Februari 2026. Pengadilan Negeri Kasongan melaksanakan kegiatan Public Campaign Zona Integritas bersama dengan aksi sosial berbagi takjil kepada masyarakat.

Kasongan, 3 Maret 2026. Pengadilan Negeri turut berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.


Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kasongan, dengan ini diumumkan peserta yang dinyatakan lulus tahap administrasi. Peserta yang lulus selanjutnya berhak mengikuti tahap wawancara, sebagaimana informasi yang tercantum di halaman berikutnya pada postingan di bawah.

|
![]() |
![]() |
||
| Brosur Pelayanan Pidana |
Brosur Pelayanan Perdata |
Brosur Pelayanan Hukum |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Aplikasi E-Court |
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) |
Aplikasi Eraterang |
Silakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Kasongan.
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Kasongan
Selain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah
Putusan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik
Silakan Klik Informasi Perkara Banding di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.
|
Syarat & Tata Cara
Pengaduan Syarat dan tata cara pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan Selengkapnya |
Prosedur Pelayanan
Permintaan Informasi Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan Selengkapnya |
Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tak Mampu Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Selengkapnya |