Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Kasongan   Click to listen highlighted text! Selamat Datang Di Website Resmi Pengadilan Negeri Kasongan Powered By GSpeech

ZI2022

Domisili Elektronik PNKsn

Maklumat Pelayanan

ZI2022

Justice for All

Komitmen Negara dalam Melindungi Kelompok Rentan

Kewajiban negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selaku Konstitusi. Komitmen negara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya diwujudkan dengan upaya mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk agar terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta upaya pemberian perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk bagi masyarakat kelompok rentan sebagaimana ratio legis dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas. Berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU HAM disebutkan juga bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Selain daripada hak dalam memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan/atau cacat mental (penyandang disabilitas) pun berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain diatur dalam UU HAM, upaya negara dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia yang akan menciptakan kesejahteraan, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan bagi seluruh masyarakat khususnya kelompok rentan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (“RANHAM”), dimana kelompok sasarannya adalah perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang dapat diklasifikasi sebagai kelompok rentan. RANHAM ini bertujuan untuk menyinergikan upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan yang sesuai prinsip-prinsip HAM, serta mengoptimalkan pencapaian pemenuhan hak kepada kelompok sasaran dalam RANHAM yakni kelompok rentan.

Upaya Mahkamah Agung dalam Memperkuat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Mewujudkan Pengadilan yang Inklusif

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan prinsip atribusi memiliki tugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas tersebut berkaitan dengan salah satu misi badan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (blueprint) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yaitu memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan yang merupakan suatu keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Perbaikan yang dilakukan oleh badan peradilan, selain menyentuh aspek yudisial berupa substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga telah meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil seperti adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka, pemberian salinan putusan, maupun pelayanan administratif lainnya yang tersedia di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan, termasuk pelayanan dan akses keadilan bagi kelompok rentan.

Dalam upayanya untuk memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai instrumen landasan hukumnya, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berusaha melindungi warga negara dan penduduk dari segala tindakan diskriminasi dengan menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

Selain Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dimana pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas demi memenuhi akses terhadap keadilan yang merupakan hak dasar bagi setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Akses terhadap keadilan bagi para penyandang disabilitas bermakna bahwa harus ada perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh ke semua layanan pengadilan. Hal ini pun sejalan dengan salah satu Nilai Utama Mahkamah Agung RI yaitu perlakuan sama di hadapan hukum, dimana seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakes dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas, yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hal sarana-prasarana, prosedur hukum, dan paradigma aparatur pengadilan, sehingga penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.

Instrumen landasan hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah upaya penguatan peraturan layanan dan wujud komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan akses keadilan yang sama terhadap kelompok rentan. Selain instrumen landasan hukum dan penyediaan akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, diperlukan juga perubahan persepsi dan paradigma maupun peningkatan pengetahuan dan kompetensi di kalangan aparatur pengadilan dalam menghadapi kelompok rentan demi mewujudkan Pengadilan yang ramah terhadap kelompok rentan dan Pengadilan yang inklusif. Hal tersebut juga sebagai bentuk pengimplementasian salah satu nilai dari core values ASN Ber-AKHLAK yakni nilai Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan upaya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bersikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan yang tiada henti.

*Oleh  : Gerry Geovant Supranata Kaban, S.H. (CPNS Analis Perkara Peradilan)

Dokumen Zona Integritas Pengadilan Negeri Kasongan

Area1

   

Area2

   

Area3

             
Area4     Area5     Area6

Barcode Brosur, Survey, E-Court dan Era Terang

 Brosur Perdata         Brosur Pidana        Brosur Hukum          Aplikasi E Court
Brosur Pelayanan Perdata
  Brosur Pelayanan Pidana
  Brosur Pelayanan Hukum
  Aplikasi E-Court
             
Survey Harian   Survey IKM   Survey IPAK    Aplikasi Era Terang
Survey Harian   Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)
  Survey Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
  Aplikasi Era Terang
  • Prosedur Berperkara
  • Penelusuran Perkara
  • Jadwal Sidang
  • Direktori Putusan
  • Info Perkara Banding
 

Anda bingung bagaimana berperkara di Pengadilan?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan membaca bagaimana prosedur berperkara dan biaya berperkara yang berlaku saat ini pada Pengadilan Negeri Kasongan.

 
 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

SIPP Pengadilan Negeri PalopoSistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) memuat informasi detail perkara, jadwal sidang dan statistik perkara pada Pengadilan Negeri Kasongan

 
 

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri Kasongan

Jadwal Sidang Pengadilan Negeri PalopoSelain dapat dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Anda juga dapat melihat jadwal persidangan hari ini dengan meng-click tombol di bawah

 
 

Akses Salinan Elektronik Putusan Pengadilan Negeri Kasongan

Direktori Putusan Pengadilan Negeri PalopoPutusan Pengadilan Negeri Kasongan yang telah diunggah pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diakses oleh publik

 
 

Anda Ingin Melihat Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?

Prosedur dan Biaya BerperkaraSilakan Klik Informasi Perkara Banding di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

pengaduan
Syarat & Tata Cara

Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Selengkapnya
 
info
Prosedur Pelayanan

Permintaan Informasi

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Selengkapnya 
 
bankum
Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tak Mampu

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Selengkapnya

Pencarian

APM2021

AKREDITASI "A" (EXCELLENT)

 laptah

sakip

dipa

anggaran

PanggilanUmum

Survei2020

JADWAL SIDANG111 300x300

tilang 

Survei2020

Logo Siwas Mahkamah Agung

 

Informasi Cepat

Statistik Pengunjung

453544
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Jumlah Pengunjung
15
448
896
449741
2136
13448
453544

Ip Address Anda : 18.232.56.9
Selasa 06-12-2022
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech