logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


blog Prosedur Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II.    Situs ini dibangun sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007 dan diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum:

  • Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  • Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untk memberikan keterangan tidak mampu, atau
  • Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kasongan.
  • Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang terdiri dari:
  1. Formulir permohonan
  2. Dokumen persyaratan yang telah tertera
  3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
  4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan Negeri Kasongan.
  5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kasongan dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan Negeri Kasongan.
  • Apabila penerima layanan Posbakum Pengadilan Negeri Kasongan Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posbakum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan.
  • Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan Negeri Kasongan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS).