logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


news PERMA dan SEMA Tahun 2016

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II.    Situs ini dibangun sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007 dan diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

PERMA dan SEMA Tahun 2016

31 Jan 17 

Ditulis oleh Admin

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 2016

  1. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  2. Perma Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara
  3. Perma Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  4. Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
  5. Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
  6. Perma Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim
  7. Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  8. Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
  9. Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  10. Perma Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perma Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
  11. Perma Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan
  12. Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan
  13. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi
  14. Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 2016

  1. SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelola
  2. SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efesiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
  3. SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
  4. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan