logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


blog Pengawasan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II.    Situs ini dibangun sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007 dan diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

  1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
  2. Ketua Pengadilan bertanggung jawab dalam pelaksanaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang efektif, transparan dan sesuai asas dan tujuan.
  3. Panitera Pengadilan membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu berupa pembebasan biaya perkara dan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.
  4. Panitera Pengadilan melakukan pengawasan harian terhadap jalannya Posbakum Pengadilan dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan.
  5. Petugas Posbakum Pengadilan mengisi buku registrasi khusus yang disediakan.