logo

penelusuran perkara dan pos bantuan hukum


features Keterbukaan Informasi Pada Pengadilan Suatu Keniscayaan oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Negeri Kasongan Kelas II.    Situs ini dibangun sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 144 tahun 2007 dan diperbaharui dengan SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keterbukaan Informasi Pada Pengadilan Suatu Keniscayaan oleh Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.

19 Des 12 

Ditulis oleh Admin

Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.


Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealiasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.